Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai inkonsisten dalam menyikapi kebijakan pemerintah.
JAKARTA, Saco-Indonesia.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
dinilai inkonsisten dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Sebagai partai koalisi, PKS diminta
tidak merongrong pemerintah hanya untuk menarik simpati masyarakat.
"Koalisi itu
kan dengan niat baik, kesamaan visi, bukan sebaliknya merongrong pemerintah di saat rakyat
memerlukan bantuan," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf seusai
menghadiri rapat Sekretariat Gabungan (Setgab) di rumah dinas Wakil Presiden Boediono, Menteng,
Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2013) malam. Dalam rapat tersebut, hanya pimpinan PKS yang tak hadir di antara semua
partai dalam koalisi pendukung pemerintah.
Sekretaris Fraksi PKS di DPR Abdul Hakim
mengatakan, ketidakhadiran pimpinan PKS dalam rapat tersebut semata karena alasan teknis. Pada saat
rapat digelar, Presiden PKS Anis Matta sedang ada kegiatan di Jombang, Jawa Timur. Terlebih
lagi, ujar dia, semula undangan rapat ditujukan pada pimpinan fraksi, tetapi kemudian dibatalkan
sehingga, imbuh dia, pimpinan fraksi yang wonsemula akan menghadiri pertemuan juga membatalkan
kehadirannya.
Agenda pertemuan Setgab ini adalah membahas rencana pemerintah menaikkan
harga bahan bakar minyak (BBM), pemberian bantuan langsung sementara miskin (BLSM) sebagai
kompensasi, dan konsolidasi koalisi. Rapat ini digelar sesuai arahan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono.
Menyikapi ketidakhadiran PKS dalam rapat, Nurhayati mengatakan sudah kebal
dengan polah partai itu. Dia pun mengecam langkah PKS yang pada satu sisi menyatakan menolak
kenaikan harga BBM dengan alasan membela rakyat, tetapi di sisi lain tetap bergabung di gerbong
partai koalisi pendukung pemerintah.
Nurhayati enggan menghakimi atau mengusulkan agar
PKS hengkang dari koalisi. Sebagai partai cerdas, PKS dianggapnya mampu bersikap lebih
konsisten, termasuk menentukan keputusan bersama partai koalisi. "Tidak perlu diusulkan
(untuk keluar koalisi). Kalau sudah tidak bisa bersama, apa harus dipertahankan?" ujar
dia.
Editor
:Liwon Maulana(galipat)
saco-indonesia.com, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), telah mengaku sudah menyerahkan data informasi soal
saco-indonesia.com, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), telah mengaku sudah menyerahkan data informasi soal aliran duit di rekening milik mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Langkah itu juga sebagai upaya dalam menelusuri transaksi yang mencurigakan suami Atthiyah Laila itu.
"Seluruh permintaan KPK telah mengenai aliran dana (Anas), juga sudah kami berikan," ungkap Ketua PPATK M Yusuf kepada wartawan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/1/2014).
Yusuf juga menambahkan, setelah laporan tersebut telah dilaporkan, maka KPK juga sebagai penegak hukum akan dapat mengkaji apakah terindikasi pidana atau tidak.
"Setahu saya dari segi transaksi kita tidak terlibat, mungkin dari perkembangan penyidik," tandasnya.
Sebelumnya, Juru bicara KPK, Johan Budi, juga mengaku meminta bantuan kepada PPATK untuk dapat menelusuri transaksi mencurigakan dari tersangka kasus gratifikasi proyek Hambalang itu. KPK pun juga terus berupaya dalam melakukan pelacakan terhadap aset milik mantan Ketua PB HMI tersebut.
Editor : Dian Sukmawati