Cari Paket Ibadah Haji Desember 2015 di Cawang Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.
Cari Paket Ibadah Haji Desember 2015 di Cawang Alhijaz Indowisata didirikan oleh Bapak H. Abdullah Djakfar Muksen pada tahun 2010. Merangkak dari kecil namun pasti, alhijaz berkembang pesat dari mulai penjualan tiket maskapai penerbangan domestik dan luar negeri, tour domestik hingga mengembangkan ke layanan jasa umrah dan haji khusus. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Alhijaz kembali membuka divisi baru yaitu provider visa umrah yang bekerja sama dengan muassasah arab saudi. Sebagai komitmen legalitas perusahaan dalam melayani pelanggan dan jamaah secara aman dan profesional, saat ini perusahaan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui kementrian pariwisata, lalu izin haji khusus dan umrah dari kementrian agama. Selain itu perusahaan juga tergabung dalam komunitas organisasi travel nasional seperti Asita, komunitas penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu HIMPUH dan organisasi internasional yaitu IATA.
Perseteruan antara Apple dan Samsung
tampaknya akan kembali memanas di pengadilan. Apple diketahui telah meminta pengadilan distrik AS
untuk memasukkan smartphone Samsung Galaxy S4 dalam daftar tuntutan.
Saco-
Indonesia.com - Perseteruan antara Apple dan Samsung tampaknya akan kembali memanas di
pengadilan. Apple diketahui telah meminta pengadilan distrik AS untuk memasukkan
smartphone Samsung Galaxy S4 dalam daftar tuntutan.
Apple telah
menganalisis Galaxy S4 dan akhirnya memutuskan untuk masuk ke daftar produk yang melanggar hak
paten, seperti dikutip dari GSMArena, Jumat (17/5/2013).
Saat ini,
dalam daftar tersebut, Apple sudah memiliki 22 nama produk yang dianggap melanggar hak paten
mereka. Apabila ingin mendaftarkan produk Galaxy S4 ke daftar "hitam" ini, Apple
setidaknya harus "membuang" sebuah produk lain dari kasus tersebut.
Samsung sebenarnya juga memiliki daftar berisikan 22 produk Apple yang dianggap melanggar
paten.
Meski begitu, saat menjelang persidangan nanti, kedua perusahaan
tersebut harus mengurangi jumlah produk dalam daftar menjadi masing-masing 10 perangkat.
Keduanya juga harus mengurangi jumlah paten yang dituntut menjadi lima perangkat.
Samsung Galaxy S4 sendiri saat ini telah menjadi mesin uang bagi Samsung. Produk ini
mendapatkan respon yang sangat positif dari pasaran.
Tidak sampai sebulan,
perangkat tersebut sudah laku 6 juta unit. Samsung Galaxy S4 juga telah mencetak rekor perangkat
Android high-end dengan waktu penjualan tercepat, yaitu 4 juta perangkat hanya dalam
waktu 5 hari.
Berikut daftar produk Samsung yang dituntut oleh Apple.
- Admire
- Captivate Glide
- Conquer 4G
- Dart
- Exhibit II
4G
- Galaxy Nexus
- Galaxy Note
- Galaxy Note 10.1
- Galaxy
Note II
- Galaxy Player 4.0
- Galaxy Player 5.0
- Galaxy Rugby Pro
- Galaxy S II
- Galaxy S II Epic 4G Touch
- Galaxy S II Skyrocket
- Galaxy S III
- Galaxy Tab 7.0 Plus
- Galaxy Tab 8.9
- Galaxy Tab
2 10.1
- Illusion
- Stratosphere
- Transform Ultra
Sedangkan produk Apple yang dituntut oleh Samsung adalah:
- iPhone 3G
-
iPhone 3GS
- iPhone 4
- iPhone 4S
- iPhone 5
- iPad
- iPad 2
- iPad 3
- iPad 4
- iPad mini
- iPod Touch (5th
generation)
- iPod Touch (4th generation)
- iPod Touch (3rd generation)
- MacBook Air
- MacBook Pro
- iMac
- Mac mini
- Mac
Pro
- iTunes (including iTunes Match)
- iCloud
- Apple TV (3rd
generation)
- Apple TV (1st generation)
sco-indonesia.com, Cuaca buruk di lautan telah membuat kembali menyebabkan kapal motor (KM) Putra Waras tenggelam. Kapal nelayan
sco-indonesia.com, Cuaca buruk di lautan telah membuat kembali menyebabkan kapal motor (KM) Putra Waras tenggelam. Kapal nelayan Brebes, Jawa Tengah, itu telah dikabarkan karam di perairan Lampung. Akibatnya, satu nelayan dikabarkan tewas, empat selamat dan empat lainnya hilang.
Kapal itu milik Romli yang berusia (44) tahun warga Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Informasi tenggelamnya kapal tersebut telah diketahui setelah salah satu nelayan korban selamat Faturokhman yang berusia (31) tahun , telah berhasil dipulangkan ke kampung halamannya di Brebes.
Faturokhman juga mengungkapkan korban tewas adalah Deni yang berusia (26) tahun . Sementara korban selamat dan kini pulang ke desanya adalah, Romli; pemilik kapal, Nandi, Taufik dan Faturokhman.
Sementara itu korban yang hilang dan sampai saat ini masih dalam proses pencarian adalah Toto (27), Ali (28), Sofani (27) dan Purwanto (18).
Faturokhman juga menceritakan, tenggelamnya KM Putra Waras bermula saat rombongan dalam satu kapal telah mencari ikan di perairan Pulau Dua Provinsi Lampung pada Kamis(16/1) lalu. "Tiba-tiba cuaca memburuk, dan datang ombak besar," tuturnya.
Kapal dengan 9 orang ABK itu awalnya terombang-ambing kemudian langsung diterjang oleh ombak besar hingga tenggelam.
"Saya berangkat hari Kamis pagi dari Pelabuhan Kronjo. Sekitar pukul 13.00 WIB, kapal tiba di perairan Lampung, tapi tiba-tiba ombak besar telah menghantam kapal hingga kapal terbalik," ujarnya, Jumat (24/1).
Faturokhman juga menjelaskan, saat kejadian itu kapal telah terbalik hingga posisinya tengkurap. Semula sembilan ABK sempat naik di atas kapal untuk dapat menghindari tenggelam.
Namun, 5 Anak Buah Kapal (ABK) yang lain tidak kuat berpegangan kapal hingga terbawa arus laut. Sementara, 4 ABK lain bisa selamat, meski harus berpegangan kapal yang tengkurap hingga tiga hari.
"Saya dan 3 rekan lainnya telah terombang-ambing gelombang laut selama 3 hari tanpa makan, dan tanpa minum. Baru di hari ke 3, ada kapal jenis tongkang yang telah mengetahui keberadaan kami lalu menolong," terang Faturokhman.
Tokoh masyarakat Desa Kluwut A Mustaqin juga mengatakan, informasi terakhir telah ditemukan dua ABK lagi. Namun, masih belum diketahui identitasnya. Keduanya ditemukan tewas dan jenazahnya kini berada di RSCM Jakarta.
"Kami juga masih terus memantau perkembangannya. Kini masih tinggal dua orang yang hilang," tuturnya.
Editor : Dian Sukmawati
Police Rethink Long Tradition on Using Force
WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”
Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.
The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.
Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation
Ex-C.I.A. Official Rebuts Republican Claims on Benghazi Attack in ‘The Great War of Our Time’
WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.
The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.
But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.
“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.
A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.
In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.
Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.
Advertisement
“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”
He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.
“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.
Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.
Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.
Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.
But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.
The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.
But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.
Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.
“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.
Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.
Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”
Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.
Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.
“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”