Harga Paket Umroh VIP Terjangkau di Jakarta Pusat Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.
Harga Paket Umroh VIP Terjangkau di Jakarta Pusat Alhijaz Indowisata didirikan oleh Bapak H. Abdullah Djakfar Muksen pada tahun 2010. Merangkak dari kecil namun pasti, alhijaz berkembang pesat dari mulai penjualan tiket maskapai penerbangan domestik dan luar negeri, tour domestik hingga mengembangkan ke layanan jasa umrah dan haji khusus. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Alhijaz kembali membuka divisi baru yaitu provider visa umrah yang bekerja sama dengan muassasah arab saudi. Sebagai komitmen legalitas perusahaan dalam melayani pelanggan dan jamaah secara aman dan profesional, saat ini perusahaan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui kementrian pariwisata, lalu izin haji khusus dan umrah dari kementrian agama. Selain itu perusahaan juga tergabung dalam komunitas organisasi travel nasional seperti Asita, komunitas penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu HIMPUH dan organisasi internasional yaitu IATA.
saco-indonesia.com,
Evaluasi Tim Teknis Alsintan
Di tengah derasnya produk impor alat dan mesin pertanian, alsintan produ
saco-indonesia.com,
Evaluasi Tim Teknis Alsintan
Di tengah derasnya produk impor alat dan mesin pertanian, alsintan produksi dalam negeri ternyata telah mampu untuk bertahan. Bahkan kini industri dalam negeri juga sudah mampu untuk memproduksi semua alsintan yang telah dibutuhkan oleh pelaku usaha. Petani pun juga lebih memilih produk dalam negeri ketimbang produk impor dari China, karena tidak dilengkapi dengan layanan purna jual. Lebih menggembirakan lagi, kini telah bermunculan pengrajin kecil alsintan di tengah eksistensi industri besar alsintan. Harapan kini telah berlanjut pada kualitas alsintan produksi mereka, yang perlu ditingkatkan, agar konsumen tidak merasa dirugikan. Pengrajin kecil alsintan juga diharapkan selalu berpedoman SNI dalam memproduksi alsintan agar bermutu baik dan mampu untuk bersaing dengan perusahaan besar.
Untuk dapat mengetahui kesesuaian antara mutu alsintan yang diproduksi dengan persyaratan SNI, maka BPMA telah mengadakan kegiatan Evaluasi Tim Teknis. Produk alsintan yang telah diuji oleh laboratorium penguji akan dievaluasi kesesuaiannya dengan persyaratan SNI oleh Tim Teknis. TimTeknis yang telah terdiri dari pakar mutu alsintan yang ditunjuk berdasarkan Kepmentan No. 3775/Kpts/OT.160/9/2011. Model alsintan yang telah memenuhi SNI selanjutnya diterbitkan Surat Keterangan Kesesuaian (SKK), setelah terlebih dahulu disahkan oleh Direktur Mutu dan Standardisasi Ditjen PPHP.
Kegiatan yang rutin dilaksanakan sejak tahun 2004 ini telah mengevaluasi sebanyak 354 tipe/model alsintan. Sudah 103 tipe/model alsintan yang dinyatakan berhak memperoleh Surat Keterangan Kesesuaian (SKK). Jenis alsintan yang dibahas telah mencakup Rice Polisher, Rice Milling Unit, Power Thresher, Pengering Gabah traktor roda dua, Pompa Air, Hand Sprayer, Reaper, Corn Sheller, Paddy Husker, Mesin Fogging dan Mist Blower.
Terjadi indikasi adanya penurunan jumlah SKK pada tahun 2011. Penurunan ini telah disebabkan sebagian model alsintan tidak lagi menjadi bahan evaluasi Tim Teknis, tetapi dievaluasi oleh Komisi Teknis Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) BPMA. Sejak terakreditasinya LS Pro Alsintan BPMA pada tahun 2010, LS Pro telah melaksanakan sidang-sidang Komisi Teknis untuk dapat memutuskan alsintan yang berhak diterbitkan Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI (SPPT SNI). Berbeda dengan SKK, SPPT SNI diterbitkan bagi alsintan yang selain telah memenuhi persyaratan SNI, produsen itu juga telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Sementara SKK, tidak menjadikan penerapan sistem manajemen mutu sebagai bagian persyaratannya.
Sampai saat ini SKK juga masih dikeluarkan khusus bagi produsen skala kecil yang belum mampu menerapkan sistem manajemen mutu, namun alsintan yang diproduksinya telah memenuhi SNI. Diharapkan ini juga dapat memotivasi mereka agar dalam berproduksi selalu berpedoman pada SNI. Namun ke depan diharapkan pengrajin alsintan kecil pun juga mampu menerapkan sistem manajemen mutu yang standar, agar konsistensi kualitas alsintan yang diproduksi terjaga dan mampu bersaing dengan produk dari perusahaan besar. Dirat Mutu dan Standardisasi, sebagai pembina produsen alsintan, menjadi ujung tombak untuk kemajuan produsen alsintan kecil menengah ini.
Editor : Dian Sukmawati
Para Pekerja di Jeddah Rusuh Membakar gedung Konsulat RI
Ribuan
pekerja Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, dikabarkan mengamuk di Konsulat Jendral RI, Minggu
(9/6/2013) waktu setempat.
JEDDAH, Saco-Indonesia.com - Ribuan pekerja Indonesia di Jeddah, Arab
Saudi, dikabarkan mengamuk di Konsulat Jendral RI, Minggu (9/6/2013) waktu setempat. Mereka
membakar beragam perkakas di pintu masuk konsulat, dan berusaha menerobos untuk melakukan
pembakaran gedung. Aksi tersebut dipicu kemarahan atas proses dokumen
perjalanan.
"Kami masih memeriksa apakah ada korban atau
berapa banyak pekerja terluka," kata Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Gatot Abdullah
Mansyur seperti dikutip Arab News. Dia mengatakan bahwa semua diplomat dan staf konsuler
aman.
Kru Pertahanan Sipil, polisi, pasukan khusus dan ambulans Bulan Sabit Merah
turun ke tempat kejadian untuk memulihkan ketertiban. Jalan menuju ke konsulat ditutup.
Saksi
mata mengatakan api masih menyala hingga pukul 22.00 waktu setempat. Petugas pemadam kebakaran
pun masih terlihat berupaya memadamkannya.
Kerusuhan ini adalah buntut insiden pada Sabtu (8/6/2013). Saat itu para pekerja
perempuan Indonesia "menyerbu" konsulat untuk mendapatkan dokumen perjalanan.
Setidaknya tiga perempuan terluka dan pingsan.
Para pekerja Indonesia di Arab
Saudi yang tak memiliki izin bekerja, punya tenggat waktu hingga 3 Juli 2013 untuk
"melegalkan" keberadaan dan aktivitas mereka. Dokumen yang harus dipastikan mereka
miliki adalah visa kerja.
Perseteruan antara para pekerja, polisi, dan pejabat konsulat diduga dipicu frustasi
para pekerja karena lamanya proses pengurusan dokumen dan kurangnya pengorganisasian di
konsulat. "Kami telah mengalami masalah dengan konsulat sejak kami tiba dua
hari lalu," kata seorang asisten rumah tangga dari Indonesia, yang tidak ingin namanya
dipublikasikan. "Kemarin saya jatuh dan terluka
karena konsulat tidak tahu apa yang mereka lakukan dan tidak bisa mengendalikan
massa."
Pekeja lainnya yang mengaku bekerja
di bidang konstruksi, mengeluh dia tidak bisa masuk ke konsulat untuk mengurus dokumen
perjalanan. "Percayalah, sekarang saya hanya ingin pulang,"
kata dia.
With Iran Talks, a Tangled Path to Ending Syria’s War
UNITED NATIONS — Wearing pinstripes and a pince-nez, Staffan de Mistura, the United Nations envoy for Syria, arrived at the Security Council one Tuesday afternoon in February and announced that President Bashar al-Assad had agreed to halt airstrikes over Aleppo. Would the rebels, Mr. de Mistura suggested, agree to halt their shelling?
What he did not announce, but everyone knew by then, was that the Assad government had begun a military offensive to encircle opposition-held enclaves in Aleppo and that fierce fighting was underway. It would take only a few days for rebel leaders, having pushed back Syrian government forces, to outright reject Mr. de Mistura’s proposed freeze in the fighting, dooming the latest diplomatic overture on Syria.
Diplomacy is often about appearing to be doing something until the time is ripe for a deal to be done.
Now, with Mr. Assad’s forces having suffered a string of losses on the battlefield and the United States reaching at least a partial rapprochement with Mr. Assad’s main backer, Iran, Mr. de Mistura is changing course. Starting Monday, he is set to hold a series of closed talks in Geneva with the warring sides and their main supporters. Iran will be among them.
In an interview at United Nations headquarters last week, Mr. de Mistura hinted that the changing circumstances, both military and diplomatic, may have prompted various backers of the war to question how much longer the bloodshed could go on.
“Will that have an impact in accelerating the willingness for a political solution? We need to test it,” he said. “The Geneva consultations may be a good umbrella for testing that. It’s an occasion for asking everyone, including the government, if there is any new way that they are looking at a political solution, as they too claim they want.”
He said he would have a better assessment at the end of June, when he expects to wrap up his consultations. That coincides with the deadline for a final agreement in the Iran nuclear talks.
Advertisement
Whether a nuclear deal with Iran will pave the way for a new opening on peace talks in Syria remains to be seen. Increasingly, though, world leaders are explicitly linking the two, with the European Union’s top diplomat, Federica Mogherini, suggesting last week that a nuclear agreement could spur Tehran to play “a major but positive role in Syria.”
It could hardly come soon enough. Now in its fifth year, the Syrian war has claimed 220,000 lives, prompted an exodus of more than three million refugees and unleashed jihadist groups across the region. “This conflict is producing a question mark in many — where is it leading and whether this can be sustained,” Mr. de Mistura said.
Part Italian, part Swedish, Mr. de Mistura has worked with the United Nations for more than 40 years, but he is more widely known for his dapper style than for any diplomatic coups. Syria is by far the toughest assignment of his career — indeed, two of the organization’s most seasoned diplomats, Lakhdar Brahimi and Kofi Annan, tried to do the job and gave up — and critics have wondered aloud whether Mr. de Mistura is up to the task.
He served as a United Nations envoy in Afghanistan and Iraq, and before that in Lebanon, where a former minister recalled, with some scorn, that he spent many hours sunbathing at a private club in the hills above Beirut. Those who know him say he has a taste for fine suits and can sometimes speak too soon and too much, just as they point to his diplomatic missteps and hyperbole.
They cite, for instance, a news conference in October, when he raised the specter of Srebrenica, where thousands of Muslims were massacred in 1995 during the Balkans war, in warning that the Syrian border town of Kobani could fall to the Islamic State. In February, he was photographed at a party in Damascus, the Syrian capital, celebrating the anniversary of the Iranian revolution just as Syrian forces, aided by Iran, were pummeling rebel-held suburbs of Damascus; critics seized on that as evidence of his coziness with the government.
Mouin Rabbani, who served briefly as the head of Mr. de Mistura’s political affairs unit and has since emerged as one of his most outspoken critics, said Mr. de Mistura did not have the background necessary for the job. “This isn’t someone well known for his political vision or political imagination, and his closest confidants lack the requisite knowledge and experience,” Mr. Rabbani said.
As a deputy foreign minister in the Italian government, Mr. de Mistura was tasked in 2012 with freeing two Italian marines detained in India for shooting at Indian fishermen. He made 19 trips to India, to little effect. One marine was allowed to return to Italy for medical reasons; the other remains in India.
He said he initially turned down the Syria job when the United Nations secretary general approached him last August, only to change his mind the next day, after a sleepless, guilt-ridden night.
Mr. de Mistura compared his role in Syria to that of a doctor faced with a terminally ill patient. His goal in brokering a freeze in the fighting, he said, was to alleviate suffering. He settled on Aleppo as the location for its “fame,” he said, a decision that some questioned, considering that Aleppo was far trickier than the many other lesser-known towns where activists had negotiated temporary local cease-fires.
“Everybody, at least in Europe, are very familiar with the value of Aleppo,” Mr. de Mistura said. “So I was using that as an icebreaker.”
The cease-fire negotiations, to which he had devoted six months, fell apart quickly because of the government’s military offensive in Aleppo the very day of his announcement at the Security Council. Privately, United Nations diplomats said Mr. de Mistura had been manipulated. To this, Mr. de Mistura said only that he was “disappointed and concerned.”
Tarek Fares, a former rebel fighter, said after a recent visit to Aleppo that no Syrian would admit publicly to supporting Mr. de Mistura’s cease-fire proposal. “If anyone said they went to a de Mistura meeting in Gaziantep, they would be arrested,” is how he put it, referring to the Turkish city where negotiations between the two sides were held.
Secretary General Ban Ki-moon remains staunchly behind Mr. de Mistura’s efforts. His defenders point out that he is at the center of one of the world’s toughest diplomatic problems, charged with mediating a conflict in which two of the world’s most powerful nations — Russia, which supports Mr. Assad, and the United States, which has called for his ouster — remain deadlocked.
R. Nicholas Burns, a former State Department official who now teaches at Harvard, credited Mr. de Mistura for trying to negotiate a cease-fire even when the chances of success were exceedingly small — and the chances of a political deal even smaller. For his efforts to work, Professor Burns argued, the world powers will first have to come to an agreement of their own.
“He needs the help of outside powers,” he said. “It starts with backers of Assad. That’s Russia and Iran. De Mistura is there, waiting.”
Baltimore Residents Away From Turmoil Consider Their Role
BALTIMORE — In the afternoons, the streets of Locust Point are clean and nearly silent. In front of the rowhouses, potted plants rest next to steps of brick or concrete. There is a shopping center nearby with restaurants, and a grocery store filled with fresh foods.
And the National Guard and the police are largely absent. So, too, residents say, are worries about what happened a few miles away on April 27 when, in a space of hours, parts of this city became riot zones.
“They’re not our reality,” Ashley Fowler, 30, said on Monday at the restaurant where she works. “They’re not what we’re living right now. We live in, not to be racist, white America.”
As Baltimore considers its way forward after the violent unrest brought by the death of Freddie Gray, a 25-year-old black man who died of injuries he suffered while in police custody, residents in its predominantly white neighborhoods acknowledge that they are sometimes struggling to understand what beyond Mr. Gray’s death spurred the turmoil here. For many, the poverty and troubled schools of gritty West Baltimore are distant troubles, glimpsed only when they pass through the area on their way somewhere else.
And so neighborhoods of Baltimore are facing altogether different reckonings after Mr. Gray’s death. In mostly black communities like Sandtown-Winchester, where some of the most destructive rioting played out last week, residents are hoping businesses will reopen and that the police will change their strategies. But in mostly white areas like Canton and Locust Point, some residents wonder what role, if any, they should play in reimagining stretches of Baltimore where they do not live.
“Most of the people are kind of at a loss as to what they’re supposed to do,” said Dr. Richard Lamb, a dentist who has practiced in the same Locust Point office for nearly 39 years. “I listen to the news reports. I listen to the clergymen. I listen to the facts of the rampant unemployment and the lack of opportunities in the area. Listen, I pay my taxes. Exactly what can I do?”
And in Canton, where the restaurants have clever names like Nacho Mama’s and Holy Crepe Bakery and Café, Sara Bahr said solutions seemed out of reach for a proudly liberal city.
“I can only imagine how frustrated they must be,” said Ms. Bahr, 36, a nurse who was out with her 3-year-old daughter, Sally. “I just wish I knew how to solve poverty. I don’t know what to do to make it better.”
The day of unrest and the overwhelmingly peaceful demonstrations that followed led to hundreds of arrests, often for violations of the curfew imposed on the city for five consecutive nights while National Guard soldiers patrolled the streets. Although there were isolated instances of trouble in Canton, the neighborhood association said on its website, many parts of southeast Baltimore were physically untouched by the tumult.
Tensions in the city bubbled anew on Monday after reports that the police had wounded a black man in Northwest Baltimore. The authorities denied those reports and sent officers to talk with the crowds that gathered while other officers clutching shields blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues.
Lt. Col. Melvin Russell, a community police officer, said officers had stopped a man suspected of carrying a handgun and that “one of those rounds was spent.”
Colonel Russell said officers had not opened fire, “so we couldn’t have shot him.”
The colonel said the man had not been injured but was taken to a hospital as a precaution. Nearby, many people stood in disbelief, despite the efforts by the authorities to quash reports they described as “unfounded.”
Monday’s episode was a brief moment in a larger drama that has yielded anger and confusion. Although many people said they were familiar with accounts of the police harassing or intimidating residents, many in Canton and Locust Point said they had never experienced it themselves. When they watched the unrest, which many protesters said was fueled by feelings that they lived only on Baltimore’s margins, even those like Ms. Bahr who were pained by what they saw said they could scarcely comprehend the emotions associated with it.
But others, like Lambi Vasilakopoulos, who runs a casual restaurant in Canton, said they were incensed by what unfolded last week.
“What happened wasn’t called for. Protests are one thing; looting is another thing,” he said, adding, “We’re very frustrated because we’re the ones who are going to pay for this.”
There were pockets of optimism, though, that Baltimore would enter a period of reconciliation.
“I’m just hoping for peace,” Natalie Boies, 53, said in front of the Locust Point home where she has lived for 50 years. “Learn to love each other; be patient with each other; find justice; and care.”
A skeptical Mr. Vasilakopoulos predicted tensions would worsen.
“It cannot be fixed,” he said. “It’s going to get worse. Why? Because people don’t obey the laws. They don’t want to obey them.”
But there were few fears that the violence that plagued West Baltimore last week would play out on these relaxed streets. The authorities, Ms. Fowler said, would make sure of that.
“They kept us safe here,” she said. “I didn’t feel uncomfortable when I was in my house three blocks away from here. I knew I was going to be O.K. because I knew they weren’t going to let anyone come and loot our properties or our businesses or burn our cars.”