saco-indonesia.com, Sebelum ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, telah diketahu

saco-indonesia.com, Sebelum ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, telah diketahui lebih dulu menemui Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham, di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat.

Hal tersebut telah dibenarkan oleh Idrus usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2013). Kata Idrus, Atut telah menemui dirinya untuk dapat membicarakan mengenai bantuan hukum terkait kasus yang telah membelitnya di KPK.

"Enggak, jadi Mbak Atut itu ke Golkar dan bertemu dengan saya itu bicara tentang  bagaimana bidang hukum untuk bisa mendampingi. Itu saja tidak ada yang lain," ujarnya.

Menurut Idrus, terkait bantuan hukum terhadap kader Golkar memang juga sebuah kewajiban untuk dapat mendampingi dengan menugaskan Ketua Bidang Hukum dan HAM.

"Memang itu adalah kewajiban Partai Golkar untuk dapat menugaskan kepada seluruh Ketua Bidang Hukum dan HAM untuk dapat mendampingi setiap kader Partai Golkar yang telah terlibat dalam proses hukum," tuturnya.

Seperti yang telah diketahui, Atut telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dan telah ditahan sebagai pemberi suap senilai Rp1 miliar terkait dalam kasus dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Lebak, Banten, terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Dalam perkara ini, KPK juga akan menetapkan adik Atut, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan dan pengacara Susi Tur Andayani, sebagai tersangka.

Wawan diketahui sebagai tim sukses pasangan Bupati Amir Hamzah-Kasmin.

Editor : Dian Sukmawati

Benar jika Atm Sangat Bermanfaat Untuk Semua Umat, Bagaimana Tidak, Ini Adalah Salah Satu Tips Untuk Terus Tumbuh Dan Berkemban

Benar jika Atm Sangat Bermanfaat Untuk Semua Umat,
Bagaimana Tidak, Ini Adalah Salah Satu Tips Untuk Terus Tumbuh Dan Berkembang.

Sejak Kecil Sudah menerapkan ini, Namun Dewasa Ini Banyak Sekali Yang Sudah Tak Menerapkan Hal Sederhana Bermanfaat Luar-biasa ini.

Amati

Tiru

Modifikasi

    saco-indonesia.com,     kau cinta pertamaku     yang mampu membuatku tergil

    saco-indonesia.com,

    kau cinta pertamaku
    yang mampu membuatku tergila-gila
    jangan pernah tinggalkanku
    tak bisa aku hidup tanpamu

    hatiku tlah mati rasa
    untuk cinta yang lainnya

    [chorus]
    kumohon janganlah kau mendua
    ku tak ingin gagal bercinta
    kumohon tetaplah tuk setia
    ku tak ingin gagal bercinta

    hanya engkaulah yang aku puja
    untuk selama-lamanya

    kaulah cinta pertamaku
    yang mampu membuatku tergila-gila
    jangan pernah tinggalkanku
    tak bisa aku hidup tanpamu

    hatiku tlah mati rasa
    untuk cinta yang lainnya

    [interlude]
    hatiku tlah mati rasa
    untuk cinta yang lainnya

    [chorus]
    kumohon janganlah kau mendua
    ku tak ingin gagal bercinta
    kumohon tetaplah tuk setia
    ku tak ingin gagal bercinta

    hanya engkaulah yang aku puja
    dan ini bukan hanya di mulut saja
    hanya engkaulah yang aku puja
    untuk selama-lamanya

    Editor : Dian Sukmawati

saco-indonesia.com, Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi untuk meminta Dewan Etik MK memeriksa beberapa kegan

saco-indonesia.com, Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi untuk meminta Dewan Etik MK memeriksa beberapa keganjilan dalam proses pengujian materiil Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
 
Tindakan MK yang telah menerima pengujian UU MK yang dilakukan oleh beberapa kelompok yang dekat dengan MK ini dinilai telah menabrak prinsip umum dalam hukum, nemo judex in casua sua. Artinya, MK tidak akan bisa menjadi hakim atas dirinya sendiri.
 
"Ini juga merupakan preseden buruk dalam sejarah konstitusi Indonesia. MK secara telanjang telah mengajarkan kepada publik bagaimana kekuasaan yang dipunyainya digunakan untuk dapat mengakali hukum itu sendiri," kata Bahrain, Koordinator Advokasi YLBHI dalam siaran pers yang diterima Okezone, Selasa (10/2/2014).
 
Pasca tertangkapnya mantan Ketua MK, Akil Mochtar, Presiden SBY telah mengeluarkan Perpu No 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada intinya, Perpu tersebut telah mengatur dua hal yang selama ini membuat MK rapuh dalam menegakan amanat konstitusi yaitu memperketat seleksi hakim konstitusi dengan membentuk lembaga ad hoc bernama Panel Ahli dan syarat-syarat calon hakim konstitusi, dan membentuk MKHK sebagai instrument pengawasan etik  hakim konstitusi.
 
Keberadaan Perpu tersebut disambut dengan positif, karena substansi yang diaturnya telah menutup lubang lemahnya sistem di MK selama ini yaitu tidak adanya pengawasan dan buruknya mekanisme seleksi hakim konstitusi.
 
Meskipun publik dan lembaga-lembaga negara menginginkan perubahan yang lebih baik untuk MK ke depan, namun bagi sebagian hakim MK, secara eksplisit mengatakan akan membatalkannya jika ada pihak-pihak yang mengajukannya ke MK.
 
Dalam praktiknya, posisi sebagian MK yang akan membatalkan substansi UU MK yang baru tersebut terkonfirmasi dengan jelas dalam beberapa keanehan - keanehan dalam proses pengujian UU MK.
 
Keanehan pertama terlihat dari sidang pemeriksaan pendahuluan sampai dengan kesimpulan hanya memakan waktu 17 hari. Kedua, sidang pemeriksaan hanya dilakukan satu kali dan langsung ditutup.
 
Ketiga, MK telah membatasi hanya mengajukan satu orang Ahli. Keempat, MK hanya memberikan kesempatan kepada pihak terkait (Presiden, DPR dan KY) untuk dapat menyampaikan keberatannya secara tertulis hanya dalam waktu 3 hari.
 
Untuk itu, Koalisi menyatakan mengutuk dengan keras tindakan MK yang telah memilih menjadi hakim terhadap substansi UU (UU MK) yang telah mengatur lembaganya sendiri.

"Kami juga telah meminta kepada MK untuk menolak uji materil terhadap pengawasan dan pengetatan seleksi hakim MK yang diajukan oleh beberapa advokat dan akademisi tersebut," kata Bahrain.

Editor : Dian Sukmawati

saco-indonesia.com, Memilih Tenda Untuk Naik Gunung Mendaki gunung juga merupakan kegiatan yang positif dan sekaligus sang

saco-indonesia.com,

Memilih Tenda Untuk Naik Gunung

Mendaki gunung juga merupakan kegiatan yang positif dan sekaligus sangat menyenangkan. Berbaur dengan alam yang tentunya dapat membuat Anda untuk merasakan kebesaran dari sang Pencipta. Aktivitas mendaki gunung, juga merupakan olahraga yang cukup berat dan memerlukan perlengkapan yang sangat memadai. Salah satu alat yang paling penting dalam kegiatan ini adalah tenda. Namun bagaimana cara memilih tenda untuk mendaki gunung yang tepat? Simak tips di bawah ini:

Tenda untuk mendaki gunung tidak sama dengan tenda kemping. tenda kemping biasanya lebih tinggi daripada tenda mendaki gunung. Hal ini karena pertimbangan dan faktor angin, kelembaban dan hujan`.

- Pilihlah bahan tenda yang tahan air (waterproof) dan juga telah memiliki stabilitas terhadap kondisi cuaca buruk yang akan dihadapi.
- Pilihlah tenda yang mudah perakitannya,sehingga dapat memudahkan dalam mendirikannya atau pun membukanya.
- Sesuaikanlah tenda dengan kapasitas penggunanya, sebaiknya tenda juga harus memiliki ventilasi dan askes yang cukup.
- Pada saat membeli, perhatikan jahitan dan sambungan pada tenda.
- Pilihlah tenda yang ringan, agar mudah dibawa dan tidak merepotkan kita pada saat mendaki gunung.

Semoga tips diatas dapat membantu. Selain itu dirikanlah tenda di tempat yang tepat. Usahakan untuk menghindar dari terpaan angin atau badai.

Editor : Dian Sukmawati

saco-indonesia.com, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, telah dihadirkan di sidang kasus penanganan sengketa Pemilih

saco-indonesia.com, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, telah dihadirkan di sidang kasus penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dengan terdakwa anggota DPR Chairun Nisa, Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih, dan pengusaha Cornelis Nalau.

Hambit telah memberi kesaksian berbelit ihwal tuduhan menerima uang Rp3 miliar dari Chairun Nisa demi untuk memenangkan Hambit sebagai Bupati Gunung Mas.

Dalam persidangan itu, Jaksa telah mencecar Akil Mochtar dengan banyak pertanyaan mematikan. Namun, Akil juga mematahkan pertanyaan Jaksa dengan banyak berkelit.

Sebagai contoh, ketika Jaksa telah mengkonfirmasi ihwal SMS Chairun Nisa kepada Akil soal tiga ton emas. Akil telah menjawab bahwa tiga ton itu hanya sekadar bergurau.

"Itu hanya bergurau," kata Akil di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (30/1/2014).

Awalnya Akil berkelit maksud tiga ton emas yang telah diminta kepada Chairun Nisa. Namun, begitu jaksa mendesak terus-terusan soal arti tiga ton emas itu akhirnya Akil mengaku bahwa tiga ton emas itu artinya uang Rp3 miliar.

"Itu konteks Rp3 miliar. Tapi saya tidak tahu itu buat apa," ujar kilahnya.

Editor : Dian Sukmawati

saco-indonesia.com, Kepolisian Resor Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan telah memberikan sanksi terhadap Bripka Ferry Janu

saco-indonesia.com, Kepolisian Resor Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan telah memberikan sanksi terhadap Bripka Ferry Janu anggota Kepolisian Sektor Srandakan karena telah melakukan tindakan indisipliner beberapa waktu yang lalu.

Kepala Polres (Kapolres) Bantul, AKBP Surawan di Bantul, Kamis (23/1) kemarin juga mengatakan, pihaknya juga telah menahan Bripka Ferry Janu sejak Rabu (22/1) di Markas Polres (Mapolres) Bantul, untuk kemudian akan menjalani sidang disiplin di korps kesatuan tersebut.

"Yang bersangkutan juga akan dikenakan sanksi karena sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013. Intinya, dianggap telah menurunkan derajat dan martabat pemerintah dan kepolisian," kata Surawan dikutip antara.

Diberitakan sebelumnya, rumah seorang calon anggota legislatif (caleg) dari salah satu partai politik Siti Syamsiah di Ngentak, Poncosari, Srandakan telah digerebek oleh warga pada Rabu (22/1) dini hari, karena telah terdapat seorang anggota Polsek Srandakan tersebut.

Namun isu yang telah berkembang di masyarakat bahwa anggota kepolisian bersama caleg DPRD Bantul tersebut selain tidak sesuai norma, juga diduga anggota polisi tersebut merupakan salah satu tim sukses untuk pemenangan caleg tersebut.

Meski begitu, kata dia sejauh ini pihaknya juga belum dapat menyimpulkan bahwa anggota polisi tersebut sebagai salah satu tim sukses Siti Syamsiah, caleg dari Partai Demokrat dari daerah pemilihan (dapil) V Bantul.

"Kami juga belum dapat menyimpulkan, mungkin hanya dikait-kaitkan, karena keduanya memang telah berteman lama, tetapi sejauh ini belum," kata Kapolres.

Namun demikian, kata dia pihaknya juga tetap akan memberikan sanksi yang tegas jika nanti ditemukan bukti tambahan bahwa ternyata anggotanya tersebut merupakan salah satu tim sukses caleg, karena hal itu telah dilarang dalam Udang-Undang.

Ia juga telah menyebutkan sejumlah sanksi yang akan dijatuhkan terhadap anggota polisi tersebut bervariatif, mulai teguran secara tertulis, penundaan pangkat, dan sekolah, hingga penahanan, tergantung pada hasil persidangan disiplin nanti.

Sementara itu, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bantul Supardi juga mengatakan, pihaknya juga akan melakukan klarifikasi atas dugaan keterlibatan anggota Polsek Srandakan sebagai salah satu tim sukses terhadap caleg peserta Pemilu mendatang.

"Kami juga telah intruksikan anggota panwascam (panitia pengawas kecamatan) Srandakan, kami juga berharap tidak ada indikasi ketidaknetralan anggota Polri dalam pemilu," katanya.

Menurut dia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu PNS maupun aparat yang terjun aktif dalam dunia politik terancam dikenai sanksi berupa hukuman penjara satu tahun.

Editor : Dian Sukmawati

Mr. Paczynski was one of the concentration camp’s longest surviving inmates and served as the personal barber to its Nazi commandant Rudolf Höss.

Mr. Lechleider helped invent DSL technology, which enabled phone companies to offer high-speed web access over their infrastructure of copper wires.

The 6-foot-10 Phillips played alongside the 6-11 Rick Robey on the Wildcats team that won the 1978 N.C.A.A. men’s basketball title.

Judge Patterson helped to protect the rights of Attica inmates after the prison riot in 1971 and later served on the Federal District Court in Manhattan.

Photo

 

KATHMANDU, Nepal — When the dense pillar of smoke from cremations by the Bagmati River was thinning late last week, the bodies were all coming from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas, and they were all of young men.

Hindu custom dictates that funeral pyres should be lighted by the oldest son of the deceased, but these men were too young to have sons, so they were burned by their brothers or fathers. Sukla Lal, a maize farmer, made a 14-hour journey by bus to retrieve the body of his 19-year-old son, who had been on his way to the Persian Gulf to work as a laborer.

“He wanted to live in the countryside, but he was compelled to leave by poverty,” Mr. Lal said, gazing ahead steadily as his son’s remains smoldered. “He told me, ‘You can live on your land, and I will come up with money, and we will have a happy family.’ ”

Weeks will pass before the authorities can give a complete accounting of who died in the April 25 earthquake, but it is already clear that Nepal cannot afford the losses. The countryside was largely stripped of its healthy young men even before the quake, as they migrated in great waves — 1,500 a day by some estimates — to work as laborers in India, Malaysia or one of the gulf nations, leaving many small communities populated only by elderly parents, women and children. Economists say that at some times of the year, one-quarter of Nepal’s population is working outside the country.

Ms. Turner and her twin sister founded the Love Kitchen in 1986 in a church basement in Knoxville, Tenn., and it continues to provide clothing and meals.

“It was really nice to play with other women and not have this underlying tone of being at each other’s throats.”