MAU UMROH BERSAMA TRAVEL TERBAIK DI INDONESIA ALHIJAZ INDO WISTA..?

Paket Umroh Reguler, paket umroh ramadhan, paket umroh Turki, Paket Umroh dubai dan beberapa paket lainya

Jadwal Umroh Kami ada disetiap minggu, agar  lebih detail Anda bisa tanyakan detail ttg program kami, Sukses dan Berkah Untuk Anda

YOOK LANGSUNG WHATSAPP AJA KLIK DISINI 082124065740

Agen Tiket Pesawat di Kutai

Agen Tiket Pesawat di Kutai Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Agen Tiket Pesawat di Kutai

Agen Tiket Pesawat di Malang

Agen Tiket Pesawat di Malang Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Agen Tiket Pesawat di Malang

Agen Tiket Pesawat di Yogyakarta

Agen Tiket Pesawat di Yogyakarta Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Agen Tiket Pesawat di Yogyakarta

Agen Tiket Pesawat di Bandung

Agen Tiket Pesawat di Bandung Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Agen Tiket Pesawat di Bandung

Agen Tiket Pesawat di Pontianak

Agen Tiket Pesawat di Pontianak Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Agen Tiket Pesawat di Pontianak

Agen Tiket Pesawat di Samarinda

Agen Tiket Pesawat di Samarinda Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Agen Tiket Pesawat di Samarinda

Agen Tiket Pesawat di Palembang

Agen Tiket Pesawat di Palembang Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Agen Tiket Pesawat di Palembang

Harga daging sapi di pasaran saat ini berkisar Rp 90.000 per kilogram. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menginstruksikan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan untuk menekan harga daging sapi.

Harga daging sapi di pasaran saat ini berkisar Rp 90.000 per kilogram. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menginstruksikan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan untuk menekan harga daging sapi.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengintervensi pasar, sehingga harga daging sapi bisa diturunkan menjadi Rp 75.000 per kg.

"Harga daging ini saya juga kadang-kadang bingung di mana letak persoalannya sehingga pasar terdistorsi. Kita kasih kasih kewenangan Bulog intervensi pasar kalau lama kita ketok kepalanya. Jangan sampai saya perintahkan juga nggak jalan sehingga ada kesan supaya harganya (daging) tinggi," ujar Hatta di kantornya, Jakarta, Jumat (31/5).

Hatta mengatakan dia masih bingung kenapa harga daging sapi malah naik. Sebab, harga daging sapi impor Australia saat ini mengalami penurunan. Dari sebelumnya USD 3 per kg menjadi USD 2,92 per kg.

"Sekarang harga daging di Australia USD 2,92, di sini malah jadi Rp 95.000. Ada apa ini. Ini harus diturunkan," tegas dia.

Dia meminta kuota impor daging sapi ditarik terlebih dahulu sehingga harga daging sapi di pasar menjadi Rp 75.000. Apalagi, masyarakat akan terbebani menjelang puasa dan lebaran jika harga daging sapi masih tinggi.

"Kalau perlu kuota ditarik dulu karena kasihan masyarakat menjelang puasa. Lalu kemudian kita lakukan operasi pasar dengan Kemendag, Kementan, dan Bulog agar stabil dengan memperhitungkan asumsi harga terbaik bagi peternak. Jadi dengan hitungan Kementan daging sebesar Rp 75.000 peternak masih dapat menikmati," jelasnya.

Selama ini tekanan darah tinggi memang sudah diketahui sebagai faktor yang bisa meningkatkan risiko stroke. Namun baru-baru ini peneliti telah menemukan bahwa tekanan darah yang naik sedikit saja sudah bisa meningkatkan kemungkinan seseorang terkena stroke.

Selama ini tekanan darah tinggi memang sudah diketahui sebagai faktor yang bisa meningkatkan risiko stroke. Namun baru-baru ini peneliti telah menemukan bahwa tekanan darah yang naik sedikit saja sudah bisa meningkatkan kemungkinan seseorang terkena stroke.

Hasil ini telah didapatkan peneliti setelah menganalisis data dari 760.000 partisipan yang telah diikuti selama 36 tahun. Mereka telah menemukan bahwa kenaikan tekanan darah yang sedikit, seringkali disebut juga pre-hipertensi, bisa memicu terjadinya stroke. Kenaikan sedikit saja pada tekanan darah bisa meningkatkan risiko stroke hingga 66 persen.

"Analisis ini telah memberikan konfirmasi terhadap bukti-bukti pada banyak penelitian. Penelitian ini telah mengonfirmasi bahwa kenaikan sedikit tekanan darah saja penting dan sangat berimbas pada risiko stroke," ungkap Dr Ralph Sacco dari University of Miami Miller School of Medicine.

Sebelumnya penelitian di Southern Medical University, Guangzhou, juga telah menunjukkan bahwa 20 persen stroke terjadi pada orang yang telah mengalami pre-hipertensi. Hasil ini tetap sama meski peneliti memperhitungkan faktor lain seperti kolesterol tinggi, diabetes, dan kebiasaan merokok.

Dr John Volpi dari Houston Methodist Hospital di texas telah menyarankan agar orang senantiasa mengontrol tekanan darah mereka. Jangan remehkan tekanan darah yang naik secara perlahan, meski tak sering. Karena itu bisa berimbas pada hal lainnya dan bahkan bisa memicu stroke. Lakukan juga gaya hidup yang sehat dan makan makanan bernutrisi untuk menjaga tekanan darah tetap stabil.

Pekan Raya Jakarta Kemayoran 2013 akan dibuka pada 6 Juni mendatang, dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kota Jakarta ke-486.

Jakarta, Saco-Indonesia, Pekan Raya Jakarta Kemayoran 2013 akan dibuka pada 6 Juni mendatang, dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kota Jakarta ke- 486.

Ketua Umum Panitia Penyelenggara Pekan Raya Jakarta Kemayoran 2013, Prajna Murdaya mengatakan, penyelenggaraan event tahunan Jakarta Fair Kemayoran sebagai ajang arena pameren dan hiburan multi produk terbesar di Asia Tenggara ini akan dibuka pada 6 Juni oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan akan berakhir pada 7 Juli.

Acara akan berlangsung selama 32 hari.

Menurut Prajna, event tahunan ini akan diikuti oleh sebanyak 2.610 peserta yang tergabung dalam 1.280 stand, yang terdiri dari kalangan usaha menengah dan industri besar, koperasi, UKM, BUMN dan BUMD dari berbagai provinsi kabupaten kota di Indonesia.

Pada acara ini pihak penyelenggara menargetkan jumlah pengunjung sedikitnya 4,8 juta orang, dengan nilai transaksi mencapai Rp 4,5 trilliun. Target ini lebih tinggi dibandingkan penyelenggaraan Jakarta Fair pada tahun-tahun sebelumnya.

Sumber:Elshinta

Editor:Liwon Maulana(galipat)

Dijual rumah masih asli di Kompl. SBS (Harapan Jaya) Bekasi. LT/LB = 145/59 m2. SHM, 3KT, 2KM, PAM, Tlp, dekat sekolahan, TGena

Dijual rumah masih asli di Kompl. SBS (Harapan Jaya) Bekasi.
LT/LB = 145/59 m2. SHM, 3KT, 2KM, PAM, Tlp, dekat sekolahan, TGenang, Aman, listrik 900 watt. HUB : Henny. L 0813.1909.7576 atau 0818.784144 & (021) 885-7885.

saco-indonesia.com, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri juga mengaku telah memiliki 10 program untuk dapat menciptakan kesejahte

saco-indonesia.com, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri juga mengaku telah memiliki 10 program untuk dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat di 2014 mendatang . 10 Program itu di antaranya; Program Keluarga Harapan (PHK), RS Bedah Kampung, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak, Rehabilitas Sosial, Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Taruna Siaga Bencana dan Perlindungan Pekerja Migran Bermasalah.

"Ekspektasi 2014 kita kesejahteraan sosial. Bagaimana ending-nya kita bisa berbagi kepada masyarakat dengan cara apa? Memunculkan ide-ide yang brainstorming," kata Salim di Gedung Kemensos, Jakarta, Selasa (24/12).

Pihaknya juga akan melakukan bedah kampung untuk dapat menangani persoalan kemiskinan. Program tersebut diharapkan agar dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

"Bedah kampung adalah jalan pembuka bagi pembedah masalah sosial, di mana semangat kesetiakawanan sosial, peduli dan berbagai menjadi dasar dalam pelaksanaannya," ujarnya.

Salim juga menambahkan, sesuai dengan UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pihaknya juga berjanji akan tetap fokus dalam kampanye di sektor kementerian, pemerintah daerah (Pemda), dunia usaha, media massa, pegiat kesejahteraan sosial, dan dunia pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Melalui kampanye program yang terarah, sehingga nyata peningkatan kesos akan berhasil," imbuh Salim.


Editor : Dian Sukmawati

saco-indonesia.com, Let's dance together Get on the dance floor The party won't start If you stand still like that

saco-indonesia.com,

Let's dance together
Get on the dance floor
The party won't start
If you stand still like that
Let's dance together
Let's party and turn off the light

Berdiri semua di ruang yang redup
Bercahaya bagai kilat

Aku dan yang lain
Menikmati semua
Irama berderap kencang

Tak ada Gundah
Hilang semua penat di dada

Lihat DJ memainkan musik
Disko dimulai

*Back to Reff


Editor : Dian Sukmawati

saco-indonesia.com, Aksi Bom Bunuh diri di halaman Polres Poso Sulawesi Tengah.

Poso, Saco-Indonesia., Aksi Bom Bunuh diri di halaman Polres Poso Sulawesi Tengah. Pelaku Bom bunuh diri diduga seorang laki-laki yang menorobos pintu layanan Polres Poso.

Dari pantauan Senin (3/6), kepingan kendaraan yang digunakan pelaku dan tubuh korban juga berhamburan di depan Polres Poso. Ledakan tersebut terjadi pada pukul 07.55 WITA.

Pelaku yang mengendarai motor tersebut menorobos langsung memasuki halaman Polres Poso dan aparat sempat menghalangi, namun aparat kewalahan untuk menghalangi dan pada akhirnya pelaku meledakan diri di halaman Polres Poso yang berjarak 30 meter dari pintu masuk Polres Poso.

Hingga saat ini, aparat kepolisian mensterilkan lokasi TKP dan belum terlihat kepala korban atau badan-badan lainnya, namun saat ini organ dalam korban yang berhamburan di halaman Polres Poso.

Sumber:Radio Elshinta

Editor:Liwon Maulana(Galipat)

As governor, Mr. Walker alienated Republicans and his fellow Democrats, particularly the Democratic powerhouse Richard J. Daley, the mayor of Chicago.

Mr. Bartoszewski was given honorary Israeli citizenship for his work to save Jews during World War II and later surprised even himself by being instrumental in reconciling Poland and Germany.

Mr. Paczynski was one of the concentration camp’s longest surviving inmates and served as the personal barber to its Nazi commandant Rudolf Höss.

“It was really nice to play with other women and not have this underlying tone of being at each other’s throats.”

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

Ms. Rendell was a prolific writer of intricately plotted mystery novels that combined psychological insight, social conscience and teeth-chattering terror.

Mr. Miller, of the firm Weil, Gotshal & Manges, represented companies including Lehman Brothers, General Motors and American Airlines, and mentored many of the top Chapter 11 practitioners today.