Saco-Indonesia.com - Buah tomat merupakan salah satu makanan sehat yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan.

Saco-Indonesia.com - Buah tomat merupakan salah satu makanan sehat yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Selain kaya akan vitamin C dan serat yang baik untuk menurunkan berat badan, ternyata makan tomat secara rutin juga ampuh untuk cegah stroke.

Seperti dilansir dari bbc.co.uk, tomat memiliki salah satu zat antioksidan yang dinamakan dengan lycopene. Zat ini mampu menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh Anda yang dapat memicu kanker dan serangan jantung.

Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan di jurnal Neurology ini, menunjukkan bahwa mereka yang memiliki kandungan lycopene yang tinggi di dalam darah mereka maka kecenderungan untuk terserang penyakit stroke akan menurun secara drastis.

"Penelitian ini menambah bukti bahwa mengonsumsi buah dan sayur secara rutin mampu menurunkan risiko beberapa penyakit berbahaya seperti stroke, penyakit jantung, hingga diabetes," jelas Dr Jouni Karppi dari Eastern Finland University.

Jadi masih menemukan alasan untuk tidak mengonsumsi buah dan sayur secara rutin?

Editor : Maulana Lee

Sumber :merdeka.com

saco-indonesia.com, “Orang-orang yang gagal dibagi menjadi dua, yaitu mereka yang berpikir gagal padahal tidak pernah melakukannya, dan mereka yang melakukan kegagalan dan tak pernah memikirkannya.”

saco-indonesia.com, “Orang-orang yang gagal dibagi menjadi dua, yaitu mereka yang berpikir gagal padahal tidak pernah melakukannya, dan mereka yang melakukan kegagalan dan tak pernah memikirkannya.”

Alloh menjanjikan Surga bagi umatnya yang taat padaNya dan Rasul namun Alloh juga mengancam bagi umatnya yang melalaikan perintah dan larangannya.

Alloh menjanjikan Surga bagi umatnya yang taat padaNya dan Rasul namun Alloh juga  mengancam bagi umatnya yang melalaikan perintah dan larangannya.

Bagi yang tidak tahu atau tidak mengerti tetap dikatan melanggar atau bersalah, kenapa bersalah? Kita sebagai umat islam jangan asal islam harus belajar mencari ilmu akherat, bahkan walaupun untuk mendapatkan ilmu akherat harus menyebrangi lautan api sekalipun, ada hadist Nabi yang bunyinya “Tolabul ilmi paridotun ala kuli muslim” artinya diwajibkan kepada orang islam untuk mencari ilmu akherat”.

Sedangkan bagi orang-orang sudah mengerti harus mengamalkannya, mengajarkan kepada orang-orang yang belum tahu, tentu saja dengan cara yang baik sopansantun bijaksana tidak emosional atau pemarah, karna Nabi Muhamad pun mencontohkan kepada kita prilaku yang sangan baik ada sahabat Nabi yang tinggal bersama Nabi -/+ 23 tihun belum pernah Nabi berkata Hust! Apalagi kasar, kita sebagai umatnya Nabi Muhamad kalau harus sama ya tidak mungkin tetapi paling tidak menuju kearah kebaikanlah.

Jadi apabila kita melanggar atau mengabaikan perintah Alloh dan Rasulnya maka Alloh akan memasukan mereka kedalam nerakanya Alloh, seperti firman Alloh pada surat Annisa ayat 14 yang berbunyi :

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا

Saco-Indonesia.com - Para peneliti dari University of Cambridge mengungkapkan hasil penelitian yang mengejutkan.

Saco-Indonesia.com - Para peneliti dari University of Cambridge mengungkapkan hasil penelitian yang mengejutkan. Mereka mengungkapkan bahwa seseorang yang pernah mengalami pukulan secara berulang-ulang di kepala mereka beresiko besar terkena alzheimer.

Penelitian yang dilansir dari dailymail.co.uk ini telah mengembangkan penelitian yang lebih rinci tentang penyakit ini serta apa saja yang menjadi pemicunya. Para peneliti menggunakan sinar laser untuk mengidentifikasi protein dan kerusakan saraf otak akibat cedera yang pernah dialami oleh olahragawan.

"Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya kelompok protein tau yang rusak di dalam otak. Kelompok protein ini mengganggu cara kerja sel-sel otak yang sehat sehingga sel-sel otak tidak mampu bekerja dengan baik dan dapat meningkatkan resiko penyakit alzheimer," jelas Dr. Simon Ridley, kepala penelitian di Alzheimer Research, Inggris. "Dan mereka yang pernah berulang kali mengalami pukulan atau benturan di kepala akan sangat rentan terkena penyakit ini".

Alzheimer merupakan penyakit yang menyebabkan penurunan fungsi otak dan apabila dibiarkan akan bertambah parah dan kemudian menyerang seluruh fungsi tubuh.

Editor : Liwon Maulana

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, kedatangan pemerintah ke DPR bukan untuk meminta persetujuan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

JAKARTA, Saco-Indonesia.com — Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, kedatangan pemerintah ke DPR bukan untuk meminta persetujuan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

Chatib menjelaskan, tujuan pemerintah bolak-balik ke DPR hanya untuk membahas Rancangan APBN Perubahan (RAPBN-P) 2013.

"Persoalan mengenai kenaikan BBM ada di badan pemerintah. Di Pasal 8 Ayat 10, pemerintah hanya membahas APBN-P bersama DPR," ujar Chatib di Gedung DPR Nusantara III, Senin (3/6/2013).

Chatib menuturkan, pembahasan kenaikan harga BBM tidak bersamaan dengan RAPBN-P. "Kenaikan harga BBM tidak datang bersamaan dengan pembahasan APBN-P," ujarnya.

APBN-P dibahas dengan DPR selama ini karena ada perubahan defiasi dari asumsi makro. Selain itu, Chatib juga menyebutkan ada program pemotongan kementerian dan lembaga (K/L)untuk pengendalian defisit yang harus dibahas dengan DPR.

"Tentu APBN-P bergulir akan diselesaikan ketika harga BBM naik. Kalau pemotongan K/L, harus juga meminta persetujuan DPR," ungkap Chatib.

Para pejabat pemerintahan di sektor keuangan mendadak datang ke kompleks Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk bertemu dengan pimpinan parlemen, Senin (3/6/2013).

JAKARTA, Saco- Indonesia.com — Para pejabat pemerintahan di sektor keuangan mendadak datang ke kompleks Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk bertemu dengan pimpinan parlemen, Senin (3/6/2013). Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Chatib Basri, Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Bambang Brodjonegoro sudah tiba di kompleks DPR RI, Senin pagi.

Hatta mengaku tidak ada yang spesial dalam pertemuan yang disebutnya pertemuan informal tersebut.

"Kami ketemu, tidak ada yang spesial. Ini pertemuan informal, tidak ada yang bersifat formal. Biasanya kalau informal lewat telepon," ujarnya.

Saat disinggung tentang adanya penolakan rencana pemerintah memasukkan dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Hatta menampik adanya penolakan karena rencana dana kompensasi tersebut masih dibahas di parlemen untuk masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013.

"DPR itu intinya adalah paripurna dan komisi. Kalau fraksi-fraksi silakan, kan dinamika politik seperti itu. Kami harapkan APBN-P ini kan kepentingan bersama, kepentingan negara," kata Hatta.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menyatakan bahwa pertemuan kali ini adalah persiapan pembahasan APBN-P.

"Kami mendampingi Pak Menko. Mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan supaya proses dalam konteks APBN-P jalan sesuai jangkauan," ucapnya.

Mahendra mengaku ingin mengetahui perkembangan pembahasan APBN-P di parlemen sehingga bisa diselesaikan tepat waktu. Sementara itu, baik Chatib Basri dan juga Ketua DPR Marzuki Alie tak mau buka suara tentang pertemuan mendadak ini.

"Tidak ada yang khusus," ujar Chatib terburu-buru sambil masuk ke dalam lift.

Seyogyanya, bersamaan dengan pertemuan mendadak ini, dilakukan pula rapat pembahasan rancangan RAPBN -P di Badan Anggaran. Namun, rapat itu akhirnya ditunda karena seluruh pejabat keuangan bertemu pimpinan DPR. Pimpinan Banggar seperti Wakil Ketua Banggar Tamsil Linrung dari Fraksi PKS pun hadir dalam pertemuan itu. Diperkirakan, dalam pertemuan pagi ini, pemerintah dan pimpinan DPR akan membahas tentang rencana memasukkan dana kompensasi dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P).

Seperti diketahui, rencananya pemerintah akan menaikkan harga BBM pada awal Juni 2013. Namun, rencana itu akhirnya ditunda hingga minggu ketiga bulan Juni 2013. Pemerintah dan DPR hingga kini masih menggodok rencana memasukkan dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) ke dalam kerangka APBN-P yang nilainya sekitar Rp 11,6 triliun.

saco-indonesia.com, Guna untuk mempersiapkan pengamanan gelaran Pemilu 2014, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan melaksanakan p

saco-indonesia.com, Guna untuk mempersiapkan pengamanan gelaran Pemilu 2014, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan melaksanakan pelatihan pengamanan yang telah bekerjasama dengan sejumlah aparat kepolisian. Atas rencana tersebut, maka besok akan dilakukan penutupan di sekitaran Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada hari Jumat 7 Februari 2014.

"Latihan Pengamanan Bawaslu dan Sispam Kota Pemilihan Umum 2014 di tingkat Polda Metro Jaya pada hari Jumat, 7 Februari 2014 di sekitaran gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jalan M.H. Thamrin No.14.Jakarta, maka besok akan dilakukan penutupan arus lalu lintas sementara di sekitaran Bundaran HI sampai depan Kedutaan Besar Jepang," tulis petugas TMC Polda Metro Jaya dalam akun facebook resminya, Kamis (6/2/2014).

Pelaksanaan pelatihan tersebut akan dimulai sejak pukul pukul 07.00 WIB sampai 13.00 siang WIB. "Untuk dapat mendukung kelancaran kegiatan pelatihan pengamanan dan menghindari kepadatan lalu lintas, maka bagi pengguna jalan yang akan melintasi jalan Jend. Sudirman-Jalan M.H. Thamrin disarankan untuk berangkat lebih awal atau sebelum pukul 07.00 WIB, atau setelah sholat Jumat," tulis petugas TMC.

Diimbau bagi pengguna jalan agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada dan mengikuti petunjuk petugas polisi yang berada di lapangan.

"Pengalihan lalu lintas di ruas jalan Jenderal Sudirman-Jalan MH Thamrin akan dilakukan situasional atau sesuasi kondisi peningkatan volume kendaraan. Selain akan dilakukan pengaturan lalu lintas, petugas juga akan memasang sarana dan prasarana seperti rambu-rambu dan kelengkapan petunjuk di ruas jalan tersebut sebelum acara dimulai," tulis petugas.

Editor : Dian Sukmawati

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

At the National Institutes of Health, Dr. Suzman’s signature accomplishment was the central role he played in creating a global network of surveys on aging.

BALTIMORE — In the afternoons, the streets of Locust Point are clean and nearly silent. In front of the rowhouses, potted plants rest next to steps of brick or concrete. There is a shopping center nearby with restaurants, and a grocery store filled with fresh foods.

And the National Guard and the police are largely absent. So, too, residents say, are worries about what happened a few miles away on April 27 when, in a space of hours, parts of this city became riot zones.

“They’re not our reality,” Ashley Fowler, 30, said on Monday at the restaurant where she works. “They’re not what we’re living right now. We live in, not to be racist, white America.”

As Baltimore considers its way forward after the violent unrest brought by the death of Freddie Gray, a 25-year-old black man who died of injuries he suffered while in police custody, residents in its predominantly white neighborhoods acknowledge that they are sometimes struggling to understand what beyond Mr. Gray’s death spurred the turmoil here. For many, the poverty and troubled schools of gritty West Baltimore are distant troubles, glimpsed only when they pass through the area on their way somewhere else.

Photo

 

And so neighborhoods of Baltimore are facing altogether different reckonings after Mr. Gray’s death. In mostly black communities like Sandtown-Winchester, where some of the most destructive rioting played out last week, residents are hoping businesses will reopen and that the police will change their strategies. But in mostly white areas like Canton and Locust Point, some residents wonder what role, if any, they should play in reimagining stretches of Baltimore where they do not live.

“Most of the people are kind of at a loss as to what they’re supposed to do,” said Dr. Richard Lamb, a dentist who has practiced in the same Locust Point office for nearly 39 years. “I listen to the news reports. I listen to the clergymen. I listen to the facts of the rampant unemployment and the lack of opportunities in the area. Listen, I pay my taxes. Exactly what can I do?”

And in Canton, where the restaurants have clever names like Nacho Mama’s and Holy Crepe Bakery and Café, Sara Bahr said solutions seemed out of reach for a proudly liberal city.

“I can only imagine how frustrated they must be,” said Ms. Bahr, 36, a nurse who was out with her 3-year-old daughter, Sally. “I just wish I knew how to solve poverty. I don’t know what to do to make it better.”

The day of unrest and the overwhelmingly peaceful demonstrations that followed led to hundreds of arrests, often for violations of the curfew imposed on the city for five consecutive nights while National Guard soldiers patrolled the streets. Although there were isolated instances of trouble in Canton, the neighborhood association said on its website, many parts of southeast Baltimore were physically untouched by the tumult.

Tensions in the city bubbled anew on Monday after reports that the police had wounded a black man in Northwest Baltimore. The authorities denied those reports and sent officers to talk with the crowds that gathered while other officers clutching shields blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues.

Lt. Col. Melvin Russell, a community police officer, said officers had stopped a man suspected of carrying a handgun and that “one of those rounds was spent.”

Colonel Russell said officers had not opened fire, “so we couldn’t have shot him.”

Photo

 

The colonel said the man had not been injured but was taken to a hospital as a precaution. Nearby, many people stood in disbelief, despite the efforts by the authorities to quash reports they described as “unfounded.”

Monday’s episode was a brief moment in a larger drama that has yielded anger and confusion. Although many people said they were familiar with accounts of the police harassing or intimidating residents, many in Canton and Locust Point said they had never experienced it themselves. When they watched the unrest, which many protesters said was fueled by feelings that they lived only on Baltimore’s margins, even those like Ms. Bahr who were pained by what they saw said they could scarcely comprehend the emotions associated with it.

But others, like Lambi Vasilakopoulos, who runs a casual restaurant in Canton, said they were incensed by what unfolded last week.

“What happened wasn’t called for. Protests are one thing; looting is another thing,” he said, adding, “We’re very frustrated because we’re the ones who are going to pay for this.”

There were pockets of optimism, though, that Baltimore would enter a period of reconciliation.

“I’m just hoping for peace,” Natalie Boies, 53, said in front of the Locust Point home where she has lived for 50 years. “Learn to love each other; be patient with each other; find justice; and care.”

A skeptical Mr. Vasilakopoulos predicted tensions would worsen.

“It cannot be fixed,” he said. “It’s going to get worse. Why? Because people don’t obey the laws. They don’t want to obey them.”

But there were few fears that the violence that plagued West Baltimore last week would play out on these relaxed streets. The authorities, Ms. Fowler said, would make sure of that.

“They kept us safe here,” she said. “I didn’t feel uncomfortable when I was in my house three blocks away from here. I knew I was going to be O.K. because I knew they weren’t going to let anyone come and loot our properties or our businesses or burn our cars.”

The bottle Mr. Sokolin famously broke was a 1787 Château Margaux, which was said to have belonged to Thomas Jefferson. Mr. Sokolin had been hoping to sell it for $519,750.

Mr. Alger, who served five terms from Texas, led Republican women in a confrontation with Lyndon B. Johnson that may have cost Richard M. Nixon the 1960 presidential election.

WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.

The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.

But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.

Photo

 

“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.

A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.

In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.

Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.

“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”

He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.

“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.

The book is to be released next week.

Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.

Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.

Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.

But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.

The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.

But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.

Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.

“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.

Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.

Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”

Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.

Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.

“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”

By VINDU GOEL and QUENTIN HARDY

Mr. Goldberg was a serial Silicon Valley entrepreneur and venture capitalist who was married to Sheryl Sandberg, the chief operating officer of Facebook.

Dave Goldberg Was Lifelong Women’s Advocate