Kami penyedia jasa sewa notebook/laptop dan sewa komputer dengan memusatkan diri untuk bisa menjadi partner yang bisa diandalkan

Kami penyedia jasa sewa notebook/laptop dan sewa komputer dengan memusatkan diri untuk bisa menjadi partner yang bisa diandalkan oleh masyarakat Indonesia dalam perihal sewa notebook dan komputer.

Sesuai slogan kami “kecewaan pelanggan adalah hal nomor satu yang dihindari, kepuasan Pelanggan telah menjadi satu-satunya acuan, serta tujuan .”maka kami juga akan memacu kinerja menyediakan sewa notebook dan komputer untuk selalu memberikan yang terbaik untuk Anda.

Adapun notebook/laptop yang kami sewa-kan dengan bermacam-macam merk Notebook seperti Acer, Toshiba, Dell, Lenovo, Goodwin, Hasee, dan lain-lain yang tentunya sesuai kebutuhan IT untuk Saat ini dengan Spesifikasi,Notebook Intel Core2uo, Notebook Intel Corei3, Notebook Intel Corei5, Notebook Intel Corei7 Dengan Hardisk dan RAM yang bervariasi , Menyesuaikan kebutuhan customer.

Percayakan sewa notebook/Laptop dan sewa Komputer anda pada kami,
karena :

    Tersedia Notebook/laptop dan komputer dengan Jumlah besar

    Notebook/laptop dan komputer berbagai merk

    Perangkat Notebook/laptop dan komputer yang up to date

    Berpengalaman sewa notebook/laptop dan komputer bertahun-tahun

    Terima order sewa skala kecil & Order sewa skala Besar

    Harga sewa yang murah Serta Service memuaskan.

Alfamart official partner merchandise fifa piala dunia brazil 2014 Berita Facebook membeli aplikasi mobile messaging WhatsApp

Alfamart official partner merchandise fifa piala dunia brazil 2014 Berita Facebook membeli aplikasi mobile messaging WhatsApp dengan tawaran fantastis senilai $ 19  Alfamart official partner merchandise fifa piala dunia brazil 2014 miliar ditanggapi dengan reaksi beragam, termasuk dari para pengguna setia WhatsApp.

Mall di Jakarta | Bintaro Xchange Mall Di Twitter, Vemale pengguna Hotel Murah di Jakarta WhatsApp ramai-ramai menyuarakan kekecewaan mereka pasca Facebook mengakuisisi Software point of sales online omega pos cloud WhatsApp. Ajakan Kuliner Balikpapan untuk menghapus aplikasi WhatsApp pun ramai didengungkan. Ada pula yang mem-posting tweet  berupa link tentang petunjuk cara menghapus account WhatsApp.  go88bet.com Agen Judi, Agen Judi Bola, Agen Bola Online, Agen SBObet Terpercaya

Paket wisata dan tour murah indonesia hanya di piknikers.com "Aku tiba-tiba ingin menghapus Whatsapp saya. Hello Viber", tulis Corley Paige, pengembang produk dari Austin, Texas melalui Twitter. Hotel Murah di Jakarta

Sukabet.com Agen Bola Terpercaya Untuk Piala Dunia 2014 - Sebagian pengguna mengeluhkan soal privasi karena Facebook bisa mendapat semua informasi pengguna. Namun ada pula yang keberatan karena khawatir WhatsApp akan dibanjiri iklan. Selama ini WhatsApp disenangi dan punya banyak pengikut karena aplikasi ini bebas iklan. Superwash Laundry Bisnis Franchise Waralaba Murah di Indonesia

Alat Bantu Sex "I m happy, so happy I might just delete whatsapp. Selling us to facebook. Im sure facebook just bought th rights to publicise our cell #'s", tulis akun Twitter Jual Alat Bantu Sex @LindelwaR. Alat Bantu Sex

Pulau Tidung "Oh dear, so Pulau Tidung murah now we all have to delete Whatsapp... Facebook's march towards word domination continues", kata @DCSMartin melalui akun pribadinya. Pulau Tidung Murah

Paket Pulau Tidung Murah Namun, Co-founder Paket wisata pulau pari murah dan Chief Executive WhatsApp Jan Koum telah menegaskan bahwa tidak akan ada yang berubah saat Wisata Pulau Tidung Murah WhatsApp sudah dari Jasa SEO Murah Pertamina yang telah Alfamart official partner merchandise fifa piala dunia brazil 2014 menjangkau daerah-daerah Pakar SEO Indonesia terkonversi secara cukup. Baik dari sisi volume maupun ketepatan waktu.

Pulau pari Menurut hasil pemeriksaan TV Online BPK itulam jangka panjang akan menurun, karena menanggung kerugian atas pendistribusian elpiji 12 kg dan 50 kg selama 2011 hingga Oktober 2012. Nilai kerugian itu sebesar TV Online Indonesia Rp7,73 triliun.

watan Stasiun TV Online Indonesia atas sarana dan fasilitas pendistribusian elpijinya. Dalam jangka panjang, kondisi itu dapat membuat kualitas elpiji maupun sarana pendukungnya berpotensi tidak dapat dipertahankan. - Dr Rochelle Skin Expert Crystal Produk Pemutih Wajah Aplikasi Bahwa produk Krim Pemutih Wajah

Rochelleskincareasli.com sebuah website yang memasarkan obat-obat kecantikan resmi. diantarnya Krim Pemutih Wajah dan banyak lagi. krim ini bukan sekedar krim, melainkan krim Pemutih Wajah Alami yang biasa anda pakai namun dengan resep anjuran dokter spesialist.DR Rochelle skin expert Sebuah rekomendasi atau Obat Kuat Berat badan anda akan turun 5-20 kg.

Demo buruh dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Jakarta, Rabu (1/5/2013), dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB sampai 18.00 WIB. Titik awal berkumpulnya 150 ribu buruh yang menyatakan bakal ikut aksi ini, adalah Bundaran Patung Selamat Datang, atau lebih dikenal sebagai Bundaran HI.

JAKARTA, Saco-Indonesia.com - Demo buruh dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Jakarta, Rabu (1/5/2013), dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB sampai 18.00 WIB. Titik awal berkumpulnya 150 ribu buruh yang menyatakan bakal ikut aksi ini, adalah Bundaran Patung Selamat Datang, atau lebih dikenal sebagai Bundaran HI.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI), Said Iqbal, menyatakan peserta aksi tidak akan melanggar aturan. "Kami pastikan tidak akan ada yang bertindak anarkis atau memprovokasi petugas kepolisian," ujarnya, dalam konferensi pers, Selasa (30/4/2013).

Said memaparkan pula jadwal dan jalur yang akan dilintasi selama aksi hari ini. Berikut ini adalah rinciannya: 

Pukul 10.00 WIB
Sebanyak 150 ribu buruh akan berkumpul di Bundaran HI dan melakukan aksi unjuk rasa di lokasi tersebut. Buruh berasal dari Jabodetabek, Karawang dan Purwakarta.

Pukul 11.00 WIB
Buruh akan melakukan aksi longmarch (berjalan bersama-sama) menuju Istana Negara. Para buruh akan menutup ruas jalan Sudirman-Thamrin.

Pukul 13.30 WIB
Sekitar 70 ribu buruh akan bergerak menuju gedung DPR RI, Balai Kota Jakarta, Kemenakertrans, Kemenkes, Kemeneg BUMN, Kemenkokesra, Kemenkeu dan Kemenko Perekonomian. Sedangkan sekitar 80 ribu buruh akan tetap berada di depan Istana Negara.

Pukul 18.00 WIB
Aksi buruh akan usai, sesuai imbauan Polda Metro Jaya. Para buruh akan menuju parkiran IRTI Monas dan pulang ke daerah masing-masing.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Demo Buruh

Bahkan tokoh kartun yang digemari anak-anak, Popeye, menjadikan bayam sebagai ikon makanan yang senantiasa membantunya ketika melawan musuh abadinya, Bruto.

Bahkan tokoh kartun yang digemari anak-anak, Popeye, menjadikan bayam sebagai ikon makanan yang senantiasa membantunya ketika melawan musuh abadinya, Bruto. Popeye selalu digambarkan akan memiliki kekuatan yang esktra untuk melawan musuhnya tersebut setelah mengonsumsi bayam.

Setiap 100 gram bayam terkandung 2,3 gram protein; 3,2 gram karbohidrat; 3 gram besi dan 81 gram kalsium. Bayam juga kaya akan berbagai macam vitamin dan mineral, yakni vitamin A, vitamin C, niasin, thiamin, fosfor, riboflavin, natrium, kalium dan magnesium.

Selain itu, bayam juga mengandung antioksidan esensial dan fitokimia yang membantu melindungi tubuh terhadap berbagai penyakit. Berikut adalah beberapa manfaat kesehatan dari bayam, seperti dikutip dari healthonlinezine.

1. Melawan Sel Kanker
Vitamin A dan C serta serat, asam folat dan 13 flavonoid dalam bayam sangat bermanfaat dalam memerangi sel kanker. Sebuah penelitian menunjukkan, kandungan tersebut pada bayam menurunkan risiko kanker sebesar 34% terutama pada kanker payudara, kanker rahim, kanker prostat, kanker kulit dan kanker perut.

2. Sumber Anti-inflamasi
Bayam mengandung sifat alkalinitas yang tinggi sehingga membuat sayur ini pilihan yang sempurna bagi penderita penyakit inflamasi, seperti rheumatoid arthritis dan osteoarthritis.

3. Mengurangi risiko penyakit kardiovaskular
Bayam merupakan sumber folat yang baik, yang dapat mengurangi homosistein, asam amino yang ditemukan dalam darah. Tingginya tingkat homosistein dalam darah menyebabkan tingginya risiko penyakit jantung. Bayam juga mengandung choline dan inositol, yang membantu mencegah pengerasan pembuluh darah.

4. Menurunkan tekanan darah tinggi
Bayam kaya akan kalium dan rendah sodium. Tingkat mineral yang seimbang ini sangat bermanfaat bagi pasien dengan tekanan darah tinggi. Selain itu, folat dalam bayam juga dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi dan melemaskan pembuluh darah, dengan demikian mempertahankan kelancaran aliran darah.

5. Mencegah Osteoporosis
Secangkir daun bayam segar memenuhi 200% kebutukan nilai harian akan vitamin K. Vitamin ini amat penting dalam pencegahan keropos tulang. Selain itu, mineral lainnya seperti magnesium, seng, tembaga dan fosfor dalam bayam juga membantu penguatan tulang.

6. Mencegah Diabetes
Bayam sangat berguna bagi orang yang menderita diabetes juga. Magnesium ditemukan dalam bayam membantu untuk mencegah komplikasi yang terjadi setelah diabetes. Konsumsi rutin bayam membantu menstabilkan gula darah dan mencegah dari berfluktuasi terlalu banyak.

7. Mencegah Anemia
Bayam adalah sumber zat besi yang diperlukan dalam mencegah anemia. Zat besi membantu meregenerasi atau memperbanyak sel darah merah, yang membawa oksigen ke seluruh bagian tubuh.

8. Meningkatkan kualitas penglihatan
Bayam merupakan sumber lutein, karotenoid yang dikenal membantu melindungi mata terhadap katarak. Bayam juga kaya akan vitamin A, yang membuatnya sangat bermanfaat untuk penglihatan.

9. Mengobati Pendarahan Gusi
Campuran bayam dan jus wortel sangat membantu dalam mengobati gusi berdarah yang disebabkan oleh kekurangan vitamin C dan asupan terlalu banyak gula halus.

Dengan memperbanyak konsumsi bayam, segudang manfaat yang telah dijelaskan di atas akan Anda raih dengan mudah dan murah. Oleh sebab itu, dari sekarang mulailah untuk banyak mengonsumsi bayam karena selain mudah

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/http://www.ldii.or.id/in/n/ks/1130-fakta-tentang-sayur- bayam.html

Terdakwa mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Aset dan Moneter Bank Indonesia (BI), Budi Mulya telah membantah sebagai pihak yang memutuskan pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century.

Terdakwa mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Aset dan Moneter Bank Indonesia (BI), Budi Mulya telah membantah sebagai pihak yang memutuskan pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century.

Sebagaimana, yang telah didakwaan oleh jaksa penuntut umum KPK. Dalam eksepsi yang telah dibacakan oleh penasehat hukumnya, Luhut Pangaribuan telah menyatakan dalam dakwaan disebutkan kalau Budi selaku Deputi Gubernur BI telah menyalahgunakan wewenang dalam jabatannya secara bersama-sama dengan Boediono selaku Gubernur BI.

"Siti Fadjriah selaku Deputi Gubernur Bidang VI, mantan Deputi Bidang VII, Budi Rochadi,Robert Tantular, dan Harmanus H Muslim telah memberikan FPJP kepada Bank Century Rp689 miliar," ujarnya saat membacakan eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (13/3/2014).

Sekaligus telah menetapkan bank tersebut sebagai bank gagal berdampak sistemik. Padahal, bank itu tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan FPJP. Tetapi, tetap diusahakan dengan merubah aturan.

Bedasarkan dakwaan diatas, menurut Luhut, dakwaan itu adalah menyetujui pemberian FPJP dengan merubah aturan.

"Padahal terdakwa tidak memiliki kewenangan itu. Dakwaan itu juga tidak dapat menguraikan secara detil apa yang dilakukan terdakwa," tandasnya.

Dalam hal ini, menurut Luhut, dakwaan yang dilayangkan kepada Budi adalah sumir.

saco-indonesia.com, Striker Brasil, Neymar, menegaskan bahwa mereka tak terpengaruh oleh sejumlah kritikan terhadap Selecao.

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN---Menteri Agama Suryadharma Ali mengingatkan jamaah haji Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan di Tana

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN---Menteri Agama Suryadharma Ali mengingatkan jamaah haji Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan di Tanah Suci agar tidak menjadi korban kriminalitas dan penipuan. "Di Arab Saudi, tidak semua orang yang berniat melaksanakan ibadah," katanya ketika meninjau Kloter 15 Embarkasi Medan di Asrama Haji Medan, Jumat (27/9) malam.

Menurut Menag, jamaah calon haji (calhaj) harus menyadari jika kerumunan manusia di Tanah Suci selama penyelenggaraan haji tidak seluruhnya berniat untuk ibadah. Tidak sedikit ada kelompok manusia yang berniat mencari keuntungan dari jamaah yang sedang melaksanakan ibadah rukun Islam kelima tersebut.

Selain mencuri dan merampas bawaan calhaj, ada juga orang-orang tertentu yang menipu dan menyamar sebagai petugas untuk mengelabui umat yang sedang beribadah. "Ada juga yang berniat mencari keuntungan di sana. Itu harus diingat," katanya.

Kemudian, kata Menag, jamaah calhaj Indonesia juga diingatkan untuk berhati-hati jika berkeinginan mencium Hajratul Aswad. Selama ini, ada kelompok yang berpura-pura menawarkan bantuan kepada jamaah di Tanah Suci agar bisa mencium batu yang menempel di sudut Ka'bah tersebut. Kewaspadaan perlu diutamakan karena kelompok tersebut sering menetapkan harga atas "jasa bantuan" dalam memudahkan mencium Hajratul Aswad. "Ada yang mematok harga. Bahkan ada yang memaksa 1.000 sampai 1.500 real," ujarnya.

Selain mengingatkan untuk meningkatkan kewaspadaa, Menag juga berharap jamaah calhaj untuk menjaga reputasi jamaah Indonesia yang baik, ramah, dan sopan santun. "Selama ini, jamaah Indonesia dikenal sebagai jamaah yang baik. Bukan kata menteri agama, tetapi pendapat jamaah dunia. Predikat itu harus dijaga," kata Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.

Sumber : http://www.asiatour.co.id

Baca Artikel Lainnya : ASIA TOUR

A 2-minute-42-second demo recording captured in one take turned out to be a one-hit wonder for Mr. Ely, who was 19 when he sang the garage-band classic.

Todd Heisler/The New York Times

Children playing last week in Sandtown-Winchester, the Baltimore neighborhood where Freddie Gray was raised. One young resident called it “a tough community.”

Hard but Hopeful Home to ‘Lot of Freddies’

The neighborhood where Freddie Gray came of age has survived harrowing rates of unemployment, poor health, violent crime and incarceration.

WASHINGTON — The last three men to win the Republican nomination have been the prosperous son of a president (George W. Bush), a senator who could not recall how many homes his family owned (John McCain of Arizona; it was seven) and a private equity executive worth an estimated $200 million (Mitt Romney).

The candidates hoping to be the party’s nominee in 2016 are trying to create a very different set of associations. On Sunday, Ben Carson, a retired neurosurgeon, joined the presidential field.

Senator Marco Rubio of Florida praises his parents, a bartender and a Kmart stock clerk, as he urges audiences not to forget “the workers in our hotel kitchens, the landscaping crews in our neighborhoods, the late-night janitorial staff that clean our offices.”

Gov. Scott Walker of Wisconsin, a preacher’s son, posts on Twitter about his ham-and-cheese sandwiches and boasts of his coupon-clipping frugality. His $1 Kohl’s sweater has become a campaign celebrity in its own right.

Senator Rand Paul of Kentucky laments the existence of “two Americas,” borrowing the Rev. Dr. Martin Luther King Jr.’s phrase to describe economically and racially troubled communities like Ferguson, Mo., and Detroit.

Photo

 

“Some say, ‘But Democrats care more about the poor,’ ” Mr. Paul likes to say. “If that’s true, why is black unemployment still twice white unemployment? Why has household income declined by $3,500 over the past six years?”

We are in the midst of the Empathy Primary — the rhetorical battleground shaping the Republican presidential field of 2016.

Harmed by the perception that they favor the wealthy at the expense of middle-of-the-road Americans, the party’s contenders are each trying their hardest to get across what the elder George Bush once inelegantly told recession-battered voters in 1992: “Message: I care.”

Their ability to do so — less bluntly, more sincerely — could prove decisive in an election year when power, privilege and family connections will loom large for both parties.

Questions of understanding and compassion cost Republicans in the last election. Mr. Romney, who memorably dismissed the “47 percent” of Americans as freeloaders, lost to President Obama by 63 percentage points among voters who cast their ballots for the candidate who “cares about people like me,” according to exit polls.

And a Pew poll from February showed that people still believe Republicans are indifferent to working Americans: 54 percent said the Republican Party does not care about the middle class.

That taint of callousness explains why Senator Ted Cruz of Texas declared last week that Republicans “are and should be the party of the 47 percent” — and why another son of a president, Jeb Bush, has made economic opportunity the centerpiece of his message.

With his pedigree and considerable wealth — since he left the Florida governor’s office almost a decade ago he has earned millions of dollars sitting on corporate boards and advising banks — Mr. Bush probably has the most complicated task making the argument to voters that he understands their concerns.

On a visit last week to Puerto Rico, Mr. Bush sounded every bit the populist, railing against “elites” who have stifled economic growth and innovation. In the kind of economy he envisions leading, he said: “We wouldn’t have the middle being squeezed. People in poverty would have a chance to rise up. And the social strains that exist — because the haves and have-nots is the big debate in our country today — would subside.”

Continue reading the main story

 

Who Is Running for President (and Who’s Not)?

Republicans’ emphasis on poorer and working-class Americans now represents a shift from the party’s longstanding focus on business owners and “job creators” as the drivers of economic opportunity.

This is intentional, Republican operatives said.

In the last presidential election, Republicans rushed to defend business owners against what they saw as hostility by Democrats to successful, wealthy entrepreneurs.

“Part of what you had was a reaction to the Democrats’ dehumanization of business owners: ‘Oh, you think you started your plumbing company? No you didn’t,’ ” said Grover Norquist, the conservative activist and president of Americans for Tax Reform.

But now, Mr. Norquist said, Republicans should move past that. “Focus on the people in the room who know someone who couldn’t get a job, or a promotion, or a raise because taxes are too high or regulations eat up companies’ time,” he said. “The rich guy can take care of himself.”

Democrats argue that the public will ultimately see through such an approach because Republican positions like opposing a minimum-wage increase and giving private banks a larger role in student loans would hurt working Americans.

“If Republican candidates are just repeating the same tired policies, I’m not sure that smiling while saying it is going to be enough,” said Guy Cecil, a Democratic strategist who is joining a “super PAC” working on behalf of Hillary Rodham Clinton.

Republicans have already attacked Mrs. Clinton over the wealth and power she and her husband have accumulated, caricaturing her as an out-of-touch multimillionaire who earns hundreds of thousands of dollars per speech and has not driven a car since 1996.

Mr. Walker hit this theme recently on Fox News, pointing to Mrs. Clinton’s lucrative book deals and her multiple residences. “This is not someone who is connected with everyday Americans,” he said. His own net worth, according to The Milwaukee Journal Sentinel, is less than a half-million dollars; Mr. Walker also owes tens of thousands of dollars on his credit cards.

But showing off a cheap sweater or boasting of a bootstraps family background not only helps draw a contrast with Mrs. Clinton’s latter-day affluence, it is also an implicit argument against Mr. Bush.

Mr. Walker, who featured a 1998 Saturn with more than 100,000 miles on the odometer in a 2010 campaign ad during his first run for governor, likes to talk about flipping burgers at McDonald’s as a young person. His mother, he has said, grew up on a farm with no indoor plumbing until she was in high school.

Mr. Rubio, among the least wealthy members of the Senate, with an estimated net worth of around a half-million dollars, uses his working-class upbringing as evidence of the “exceptionalism” of America, “where even the son of a bartender and a maid can have the same dreams and the same future as those who come from power and privilege.”

Mr. Cruz alludes to his family’s dysfunction — his parents, he says, were heavy drinkers — and recounts his father’s tale of fleeing Cuba with $100 sewn into his underwear.

Gov. Chris Christie of New Jersey notes that his father paid his way through college working nights at an ice cream plant.

But sometimes the attempts at projecting authenticity can seem forced. Mr. Christie recently found himself on the defensive after telling a New Hampshire audience, “I don’t consider myself a wealthy man.” Tax returns showed that he and his wife, a longtime Wall Street executive, earned nearly $700,000 in 2013.

The story of success against the odds is a political classic, even if it is one the Republican Party has not been able to tell for a long time. Ronald Reagan liked to say that while he had not been born on the wrong side of the tracks, he could always hear the whistle. Richard Nixon was fond of reminding voters how he was born in a house his father had built.

“Probably the idea that is most attractive to an average voter, and an idea that both Republicans and Democrats try to craft into their messages, is this idea that you can rise from nothing,” said Charles C. W. Cooke, a writer for National Review.

There is a certain delight Republicans take in turning that message to their advantage now.

“That’s what Obama did with Hillary,” Mr. Cooke said. “He acknowledged it openly: ‘This is ridiculous. Look at me, this one-term senator with dark skin and all of America’s unsolved racial problems, running against the wife of the last Democratic president.”

Mr. Pfaff was an international affairs columnist and author who found Washington’s intervention in world affairs often misguided.

Over the last five years or so, it seemed there was little that Dean G. Skelos, the majority leader of the New York Senate, would not do for his son.

He pressed a powerful real estate executive to provide commissions to his son, a 32-year-old title insurance salesman, according to a federal criminal complaint. He helped get him a job at an environmental company and employed his influence to help the company get government work. He used his office to push natural gas drilling regulations that would have increased his son’s commissions.

He even tried to direct part of a $5.4 billion state budget windfall to fund government contracts that the company was seeking. And when the company was close to securing a storm-water contract from Nassau County, the senator, through an intermediary, pressured the company to pay his son more — or risk having the senator subvert the bid.

The criminal complaint, unsealed on Monday, lays out corruption charges against Senator Skelos and his son, Adam B. Skelos, the latest scandal to seize Albany, and potentially alter its power structure.

Photo

 

The repeated and diverse efforts by Senator Skelos, a Long Island Republican, to use what prosecutors said was his political influence to find work, or at least income, for his son could send both men to federal prison. If they are convicted of all six charges against them, they face up to 20 years in prison for each of four of the six counts and up to 10 years for the remaining two.

Senator Kenneth P. LaValle, of Long Island, who serves as chairman of the Republican conference, emerged from a closed-door meeting Monday night to say that conference members agreed that Mr. Skelos should be benefited the “presumption of innocence,” and would stay in his leadership role.

“The leader has indicated he would like to remain as leader,” said Mr. LaValle, “and he has the support of the conference.” The case against Mr. Skelos and his son grew out of a broader inquiry into political corruption by the United States attorney for the Southern District of New York, Preet Bharara, that has already changed the face of the state capital. It is based in part, according to the six-count complaint, on conversations secretly recorded by one of two cooperating witnesses, and wiretaps on the cellphones of the senator and his son. Those recordings revealed that both men were concerned about electronic surveillance, and illustrated the son’s unsuccessful efforts to thwart it.

Adam Skelos took to using a “burner” phone, the complaint says, and told his father he wanted them to speak through a FaceTime video call in an apparent effort to avoid detection. They also used coded language at times.

At one point, Adam Skelos was recorded telling a Senate staff member of his frustration in not being able to speak openly to his father on the phone, noting that he could not “just send smoke signals or a little pigeon” carrying a message.

The 43-page complaint, sworn out by Paul M. Takla, a special agent for the Federal Bureau of Investigation, outlines a five-year scheme to “monetize” the senator’s official position; it also lays bare the extent to which a father sought to use his position to help his son.

The charges accuse the two men of extorting payments through a real estate developer, Glenwood Management, based on Long Island, and the environmental company, AbTech Industries, in Scottsdale, Ariz., with the expectation that the money paid to Adam Skelos — nearly $220,000 in total — would influence his father’s actions.

Glenwood, one of the state’s most prolific campaign donors, had ties to AbTech through investments in the environmental firm’s parent company by Glenwood’s founding family and a senior executive.

The accusations in the complaint portray Senator Skelos as a man who, when it came to his son, was not shy about twisting arms, even in situations that might give other arm-twisters pause.

Seeking to help his son, Senator Skelos turned to the executive at Glenwood, which develops rental apartments in New York City and has much at stake when it comes to real estate legislation in Albany. The senator urged him to direct business to his son, who sold title insurance.

After much prodding, the executive, Charles C. Dorego, engineered a $20,000 payment to Adam Skelos from a title insurance company even though he did no work for the money. But far more lucrative was a consultant position that Mr. Dorego arranged for Adam Skelos at AbTech, which seeks government contracts to treat storm water. (Mr. Dorego is not identified by name in the complaint, but referred to only as CW-1, for Cooperating Witness 1.)

Senator Skelos appeared to take an active interest in his son’s new line of work. Adam Skelos sent him several drafts of his consulting agreement with AbTech, the complaint says, as well as the final deal that was struck.

“Mazel tov,” his father replied.

Senator Skelos sent relevant news articles to his son, including one about a sewage leak near Albany. When AbTech wanted to seek government contracts after Hurricane Sandy, the senator got on a conference call with his son and an AbTech executive, Bjornulf White, and offered advice. (Like Mr. Dorego, Mr. White is not named in the complaint, but referred to as CW-2.)

The assistance paid off: With the senator’s help, AbTech secured a contract worth up to $12 million from Nassau County, a big break for a struggling small business.

But the money was slow to materialize. The senator expressed impatience with county officials.

Adam Skelos, in a phone call with Mr. White in late December, suggested that his father would seek to punish the county. “I tell you this, the state is not going to do a [expletive] thing for the county,” he said.

Three days later, Senator Skelos pressed his case with the Nassau County executive, Edward P. Mangano, a fellow Republican. “Somebody feels like they’re just getting jerked around the last two years,” the senator said, referring to his son in what the complaint described as “coded language.”

The next day, the senator pursued the matter, as he and Mr. Mangano attended a wake for a slain New York City police officer. Senator Skelos then reassured his son, who called him while he was still at the wake. “All claims that are in will be taken care of,” the senator said.

AbTech’s fortunes appeared to weigh on his son. At one point in January, Adam Skelos told his father that if the company did not succeed, he would “lose the ability to pay for things.”

Making matters worse, in recent months, Senator Skelos and his son appeared to grow wary about who was watching them. In addition to making calls on the burner phone, Adam Skelos said he used the FaceTime video calling “because that doesn’t show up on the phone bill,” as he told Mr. White.

In late February, Adam Skelos arranged a pair of meetings between Mr. White and state senators; AbTech needed to win state legislation that would allow its contract to move beyond its initial stages. But Senator Skelos deemed the plan too risky and caused one of the meetings to be canceled.

In another recorded call, Adam Skelos, promising to be “very, very vague” on the phone, urged his father to allow the meeting. The senator offered a warning. “Right now we are in dangerous times, Adam,” he told him.

A month later, in another phone call that was recorded by the authorities, Adam Skelos complained that his father could not give him “real advice” about AbTech while the two men were speaking over the telephone.

“You can’t talk normally,” he told his father, “because it’s like [expletive] Preet Bharara is listening to every [expletive] phone call. It’s just [expletive] frustrating.”

“It is,” his father agreed.

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story

 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

Sources: Consumer Product Safety Commission; Minnesota Department of Health

 

By The New York Times

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo

 

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

At the National Institutes of Health, Dr. Suzman’s signature accomplishment was the central role he played in creating a global network of surveys on aging.